Buku Undang-undang Pajak Penghasilan (pph) karya Tim Legality. Sebagai warga negara yang baik, sudah sepantasnya jika kita taat pajak. Salah satu jenis
Gajimu memaparkan informasi mengenai kewajiban perpajakan terkait Pajak Penghasilan (PPh) berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang KETENTUAN UMUM. Pasal 1. Yang dimaksud dalam undang-undang ini dengan: a. Wajib Pajak adalah orang atau badan yang menurut ketentuan peraturan 24 Jan 2019 Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun. 1983 tentang Pajak Penghasilan. 2. Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) Berdasarkan Pasal 1 angka 10 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, definisi 16 Des 2019 Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menyebutkan bahwa desain Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Perpajakan nantinya akan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua SUSUNAN DALAM SATU NASKAH UNDANG-UNDANG … dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya. 6. Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. 7. Pengertian Wajib Pajak Hak dan Kewajiban Wajib Pajak yang ... Dalam Undang-undang nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 ayat 2 disebutkan pengertian Wajib Pajak yaitu: Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.
Dari perspektif hukum menurut Soemitro, pajak merupakan perikatan yang timbul karena adanya undang-undang sehingga menyebabkan adanya kewajiban warga negara untuk menyetor sejumlah penghasilan kepada negara. Dan dalam hal ini, pajak bersifat memaksa. Salah satu Undang-Undang Perpajakan di Indonesia ialah seperti yang termaktub pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Rangkuman Undang-Undang Pajak Penghasilan Terbaru Sejarah Undang-Undang Pajak Penghasilan. Undang-undang pajak penghasilan merupakan rujukan untuk memahami perpajakan di Indonesia. Artikel kali ini berisi rangkuman undang-undang pajak penghasilan terbaru. Dengan membaca artikel ini, wajib pajak diharapkan dapat memahami hal-hal penting dalam pajak penghasilan secara lebih cepat dan mudah. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 | Direktorat Jenderal Pajak Undang-Undang Pajak Penghasilan ini dilandasi falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang di dalamnya tertuang ketentuan yang menjunjung tinggi hak warga negara dan menempatkan kewajiban perpajakan sebagai kewajiban kenegaraan dan merupakan sarana peran serta rakyat dalam pembiayaan negara dan UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
Beranda | Direktorat Jenderal Pajak
KETENTUAN UMUM. Pasal 1. Yang dimaksud dalam undang-undang ini dengan: a. Wajib Pajak adalah orang atau badan yang menurut ketentuan peraturan 24 Jan 2019 Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun. 1983 tentang Pajak Penghasilan. 2. Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) Berdasarkan Pasal 1 angka 10 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, definisi 16 Des 2019 Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menyebutkan bahwa desain Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Perpajakan nantinya akan UU No. 2 Tahun 1968 tentang Perobahan/Tambahan Undang-Undang Pajak Penjualan 1951. 20 Sep 2019 Undang-Undang (UU) Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian dirancang untuk memberikan kelonggaran Dalam melakukan pembayaran pajak, Negara telah menentukan beberapa Tata Cara dan Ketentuan Umum yang termuat pada Pasal 10 Undang – undang